Dedi Mulyadi pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok gegara langgar surat edaran study tour. (Antara/Aditya Pradana Putra)
Jabarkukeren.com – Jakarta – Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok dari posisinya. Keputusan ini merupakan buntut dari penyelenggaraan kegiatan study tour oleh pihak sekolah ke luar Provinsi Jawa Barat, yakni Surabaya, Malang, dan Bali.
Langkah pencopotan ini diambil oleh Dedi Mulyadi setelah sebelumnya Penjabat Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran yang melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat mengadakan study tour ke luar provinsi.
Lantas, bagaimana urutan kejadian hingga berujung pada pemberhentian Kepala Sekolah SMAN 6 Depok ini? Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Beritasatu.com, berikut adalah kronologinya:
Tak lama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakan perdananya. Kebijakan tersebut adalah mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena tetap melaksanakan study tour ke luar Jawa Barat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap larangan resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
Padahal, sebelumnya Penjabat Gubernur Jawa Barat telah secara resmi mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi seluruh sekolah di Jawa Barat untuk mengadakan study tour ke luar daerah. Namun, SMAN 6 Depok tetap nekat menjalankan kegiatan tersebut, yang kemudian berujung pada pemecatan pimpinan sekolah.
Menurut Dedi Mulyadi, keputusan untuk menonaktifkan kepala sekolah tersebut didasari oleh adanya indikasi pelanggaran terhadap surat edaran gubernur terkait larangan study tour ke luar provinsi. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah, terutama kebijakan-kebijakan yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan menyeluruh, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan inspektorat untuk melakukan audit di sekolah tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang melampaui ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa pembenahan sektor pendidikan akan menjadi prioritas utama, khususnya dalam mengatasi berbagai kebijakan yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perbaikan manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup penanganan isu-isu krusial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), praktik pungutan di sekolah, dan penyelenggaraan study tour yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat.
Tindakan tegas ini menjadi sinyal awal komitmen Dedi Mulyadi dalam mereformasi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia bertekad untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
